Rabu, 24 September 2014
 
» Opini

Jumat, 12 Desember 2013 - 11:36:34 WIT | dibaca: 1196 pembaca
Menanti Sikap Gubernur NTT Soal SBD
Kepala Kantor Berita ANTARA Biro Nusa Tenggara Timur
Oleh: Laurensius Molan

    Pilkada Sumba Barat Daya, Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, telah berakhir, baik dari sisi pelaksanaan, proses hukum 

atas hasil yang dicapai, maupun pleno penetapan bupati dan wakil bupati terpilih periode 2013-2018.
    Namun, pleno penetapan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya (SBD) terpilih oleh KPU pimpinan Yohanes Bili Kii, 

justru dilakukan dua kali sehingga melahirkan pula dua pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

    Pada pleno pertama 10 Agustus 2013 pascapemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada), 5 Agustus 2013, KPU 

Kabupaten SBD menetapkan pasangan Markus Dairo Talu-Dara Tanggu Kaha (MDT-DT) sebagai bupati dan wakil bupati SBD terpilih. 

Namun, pasangan yang merasa dirugikan Kornelius Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto (KONco OLE ATE) menggugat hasil pilkada 

tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

    MK, yang ketika itu masih dipimpin Akil Mochtar, menolak semua gugatan yang dilayangkan pasangan KONco OLE ATE, dan 

mengukuhkan hasil pleno KPU Kabupaten SBD yang telah menetapkan pasangan MDT-DT sebagai bupati dan wakil bupati terpilih.
    Namun, pasangan KONco OLE ATE belum mau menerima putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut karena sejumlah 

bukti yang diajukan berupa 144 kotak suara yang diduga sebagai sumber kecurangan (penggelembungan suara) justru tidak 

dihitung ulang oleh majelis MK pada saat itu.

    KONco OLE ATE kemudian menggiring masalah tersebut ke ranah hukum pidana, dan mendesak aparat kepolisian setempat untuk 

memprosesnya, berdasarakan bukti-bukti yang ditemukan sebagai barang bukti adanya kecurangan dalam pelaksanaan pilkada 

tersebut.

    Ketika jaksa penuntut umum di Waikabubak, Sumba Barat meminta bukti kecurangan dari kepolisian atas kasus tersebut, 

penyidik kepolisian terpaksa membuka kembali 144 kotak suara tersebut dan menghitung kembali di depan jaksa penyidik serta 

unsur-unsur terkait lainnya.

    Dari hasil perhitungan ulang tersebut, akhirnya terbukti adanya penggembungan surat suara untuk pasangan MDT-DT yang 

seharusnya merupakan milik pasangan KONco OLE ATE.
    Atas desakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, KPU Kabupaten SBD pimpinan Yohanes Bili Kii akhirnya melakukan 

pleno ulang pada tanggal 26 September 2013, dan menetapkan pasangan Kornelius Kodi Mete (incumbent) dan Daud Lende Umbu 

Moto (KONco OLE ATE) sebagai bupati dan wakil bupati terpilih.

    Hasil pleno kedua KPU Kabupaten SBD tersebut sekaligus mementahkan putusan Mahkamah konstitusi (MK) yang bersifat final 

dan mengikat sebagai pengadilan sengketa hasil pilkada yang pertama dan terakhir.
    Ketua KPU Kabupaten SBD Yohanes Bili Kii akhirnya dijatuhi hukuman 1,1 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan 

Negeri Waikabubak karena terbukti melakukan tindakan pidana kecurangan dengan mengesahkan penggembungan surat suara untuk 

pasangan MDT-DT.

    Empat anggota KPU Kabupaten SBD lainnya, masing-masing Yakoba Kaha, Petrus B. Walu, Arnold Radjah, dan Marinus L. Bilya 

masih dinyatakan sebagai tersangka oleh kepolisian setempat, bersama beberapa penyelenggara pilkada lainnya di tingkat 

kecamatan dan kelurahan/desa.
    Setelah semua tahapan pilkada dan proses hukum atas pesta demokrasi rakyat itu selesai, pasangan MDT-DT kemudian 

memilih jalan untuk bertemu dengan Gubernur NTT Frans Lebu Raya di Kupang guna meminta petunjuk dan arahan terhadap tahapan 

selanjutnya.

    Usai bertemu Gubernur Lebu Raya di ruang kerjanya pada hari Rabu (4/12), Markus Dairo Talu dengan rendah hati 

mengatakan, "Sebagai anak, kami datang membawa diri untuk melaporkan semua tahapan serta proses hukum yang terjadi, dan 

memohon petujuk kepada Bapak (Gubernur) tentang apa yang harus kami lakukan ke depan."
    "Kami menyerahkan pula dokumen putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Gubernur meminta kami 

untuk tetap tenang karena prosedurnya tetap jalan dan masih ada waktu yang cukup untuk memprosesnya ke Menteri Dalam 

Negeri," kata Markus Dairo Talu kepada wartawan.

    Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait dalam sebuah acara sosialisasi tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kupang, 

Jumat (6/12), mengatakan bahwa putusan MK yang menguatkan pleno KPU Kabupaten Sumba Barat Daya sudah bersifat final dan 

mengikat sehingga pasangan MDT-DT-lah yang diusulkan ke Mendagri untuk mendapat pengesahan sebagai Bupati dan Wakil Bupati 

SBD periode 2013--2018.

    Menurut dia, sengketa Pilkada SBD kian meruncing karena aparat kepolisian juga terlibat membuka kotak surat suara untuk 

melakukan penghitungan ulang di kantor kepolisian setempat, yang kemudian menuntut KPU Kabupaten SBD untuk melakukan pleno 

ulang dengan menghasilkan KONco OLE ATE sebagai pemenangnya.

    "Untuk melaksanakan putusan MK itu memang terasa berat karena tetap akan berisiko dan akan menimbulkan dampak buruk. 

Namun, dampak buruk itu akan lebih besar jika putusan MK tidak dilaksanakan," kata Sirait diplomatis.
    Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengatakan bahwa dokumen resmi sesuai dengan mekanisme administrasi yang harus diusulkan 

ke Mendagri adalah dokumen pasangan KONco OLE ATE.

    Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Yoseph Malo Lende mengatakan bahwa DPRD secara kelembagaan tidak mengetahui hasil 

pleno KPU Kabupaten SBD pada tanggal 10 Agustus 2013 yang menetapkan pasangan Markus Dairo Talu-Dara Tanggu Kaha (MDT-DT) 

sebagai pemenang Pilkada SBD. Pasalnya, tidak pernah tercatat secara administrasi di DPRD untuk kemudian diusulkan kepada 

Mendagari melalui Gubernur NTT.

    "DPRD Kabupaten SBD hanya mengakui hasil pleno ulang KPU Kabupaten SBD yang dilakukan pada tanggal 26 September 2013 

setelah pihak Polres Sumba Barat membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang terhadap dua kecamatan bermasalah, 

yakni Kecamatan Wewewa Tengah dan Wewewa Barat," katanya.

    "Hasil pleno ulang yang menetapkan pasangan KONco OLE ATE tersebut yang tercacat secara resmi di lembaga DPRD sehingga 

pada tanggal 1 Oktober 2013 kami serahkan kepada Gubernur NTT melalui Asisten I Setda NTT Johanna Lisapaly untuk diteruskan 

kepada Mendagri," katanya.

    Ia menambahkan, meski sudah ada putusan MK yang bersifat final dan memikat terkait dengan sengketa Pilkada Kabupaten 

SBD, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat hanya menjalankan tugas dan fungsinya untuk meneruskan hasil pleno yang dicapai 

KPU pada tanggal 26 September 2013.

    "Sebagai lembaga politik dan representasi dari rakyat SBD, kami tidak pernah menerima hasil pleno KPU Kabupaten SBD 

pada tanggal 10 Agustus 2013 yang telah menetapkan pasangan MDT-DT sebagai bupati dan wakil bupati SBD terpilih," katanya 

menegaskan.

    Gubernur Frans Lebu Raya mengatakan, dalam pertemuannya dengan MDT-DT, dirinya hanya menjelaskan soal adanya putusan MK 

yang menguatkan pleno KPU SBD, dan adanya fakta baru tentang penggembungan surat suara yang memenangkan paket MDT-DT.

    "Selain ada putusan MK dan fakta baru yang bertolak belakang, juga ada pengusulan dokumen calon pemenang yang tidak 

sesuai, sehingga dokumen resmi sesuai mekanisme administrasi, ya... dokumen resmi dari pasangan KONco OLE ATE," ujarnya.
    Terus, paket calon manakah yang harus diusulkan Gubernur NTT kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan 

sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya terpilih periode 2013--2018?

    Gubernur Lebu Raya tampaknya sangat hati-hati dalam menyikapi hal ini dalam menentukan langkah selanjutnya karena 

sengketa pilkada di ujung barat daya Pulau Sumba itu sudah terjadi pertumpahan darah yang mengakibatkan tiga orang tewas 

terbunuh.

    "Dalam menghadapi kasus ini, butuh adanya kesabaran dan kajian lebih lanjut karena berada pada sisi yang berbeda. Salah 

satu di antaranya berada pada sisi formal, sedang lainnya berada di sisi materiil. Ini yang perlu dikaji sehingga hasil 

akhirnya dapat diterima oleh semua pihak," katanya.
    Menanti sikap politik Gubernur NTT dalam menyudahi persoalan pilkada di Sumba Barat Daya, agaknya tidak mudah seperti 

membalikkan telapak tangan.

    Gubernur berada dalam dua pilihan politik yang sangat sulit dan dilematis karena dua pasangan calon tersebut tetap 

mengklaim sebagai pemenang dalam pilkada 5 Agustus 2013 di Sumba Barat Daya.***

Komentar Anda
comments powered by Disqus
 
Polda Razia Delapan Tempat Hiburan

dibaca : 12121 pembaca

5 Incumbent Senayan Berpeluang Lolos

dibaca : 11276 pembaca

Ayub Siap Perang dengan Jonas

dibaca : 9182 pembaca

12 Tsk Bansos TTU Ditahan

dibaca : 6496 pembaca

Rabu, 23 September 2014
Bangga dengan Busana dan Tarian Daerah
Rabu, 23 September 2014
Fenisia Rebut Perak
Rabu, 23 September 2014
Arsenal Mencari Kestabilan
Rabu, 23 September 2014
Garuda Terbangkan CJH Ende
 
 
Klik tombol Suka untuk mendapatkan informasi dari website kami langsung di facebook Anda.
 
 
 
 
Hits hari ini: 5455
Pengunjung Hari ini: 134
Total pengunjung: 337590
5569103