KUPANG, TIMEX - Pendaftaran siswa baru pada sekolah-sekolah negeri di Kota Kupang membludak pada tahun ajaran baru ini. Di SMAN 1 Kupang pihak sekolah kewalahan untuk mengakomodir siswa baru yang diprediksi bisa mencapai lima belas sampai dua puluh rombongan belajar (rombel).
Persoalan ini membuat pusing kepala pihak SMAN 1 Kupang. Sekolah harus berusaha menambah ruangan. Bahkan, padatnya rombel di sekolah berstandar nasional ini mulai menumbuhkan rasa cemas dan khawatir akan anjloknya mutu sekolah ini.
Kepala SMAN 1 Kupang, Bapa Muda yang diwawancarai Timor Express, Selasa (7/8) lalu, mengatakan, di SMAN 1 Kupang awalnya menerima 610 siswa dengan jumlah romobongan belajar 32 siswa per kelas. Namun, karena desakan masyarakat maka akan ditambah lagi romobongan belajar di dekolah tersebut.
"Belum diputuskan penambahannya berapa, masih akan dibicarakan bersama bisa dua sampai tiga rombongan belajar dari semula sembilan rombel," jelas Bapa Muda. Kondisi ini katanya, memang menghadirkan rasa khawatir akan anjloknya mutu lulusan di sekolah tersebut.
Namun, jelas Bapa Muda, ia sudah meminta para guru di sekolah tersebut untuk turut bertanggungjawab penuh dengan kondisi ini, tentunya dengan menambah volume mengajar para guru. Ditanyai mengapa pihak sekolah tidak membatasi penerimaan siswa sesuai juknis Bapa Muda, mengatakan, permintaan penambahan siswa baru ini adalah permintaan Dinas PPO Kota Kupang. "Selain karena desakan masyarakat, ya karena permintaan dinas maka ditambah saja," kata Bapa Muda.
Dikatakannya, soal kapasitas ruangan, terpaksa menggunakan ruangan-ruangan labotarium yang ada. "Yah...dipasang sekat saja dengan membebankan orang tua siswa membayar uang meja dan kursi, kalau mau supaya anak sekolah di SMAN 1 Kupang," tambahnya.
Sementara itu Kadis PPO Kota Kupang, Max Halundaka yang dikonfirmasi secara terpisah terkait penambahan rombel tersebut mengatakan, hal ini terpaksa dilakukan karena desakan masyarakat yang tidak mau menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang lain dan hanya mau di sekolah negeri saja. "Yah desakan masyarakat maka ditambah lagi," kata Max Halundaka.
Ditanyai terkait dengan adanya intervensi berlebihan DPRD Kota Kupang serta sistem jatah-jatahan, Halundaka mengelak. "Kondisi ini karena masyarakat yang tidak mau mengerti. Makanya kalau mau ya seperti itu," jelas Halundaka yang juga adalah mantan Kepala SMAN 1 Kupang ini. (onq)
|
