 KUPANG, TIMEX - Persoalan yang membelit PT. TOM dengan PLTU Bolok terkait "lintas batas" wilayah operasional di perairan Tenau-Kupang, kembali mendapat attention Pemerintah Pusat. Tim yang beranggotakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Perhubungan yang diwakili Adpel Kupang, serta BKPM Provinsi NTT, Rabu kemarin (18/7), melakukan pengukuran langsung di area yang "disengketakan".
Menurut tim yang melakukan pengukuran, dari 19 titik koordinat wilayah operasional PT. TOM, lima diantaranya diduga telah bergeser karena kondisi alam. Pergeseran kelima titik koordinat itu, disinyalir makin memperluas wilayah operasional PT. TOM, sehingga dinilai mengganggu jalur lintas yang bakal dilalui kapal pemasok batu bara ke PLTU Bolok.
"Karena itu lah, kita mau mengukur titik koordinat yang diduga bergeser tersebut. Jika memang ditemukan telah bergeser karena kondisi alam, maka kita minta PT. TOM mundur sesuai titik koordinat semula," ujar Dadang Mulyana, direktur Pengendalian Wilayah IV (Bali Nusra, Maluku dan Irian Barat) BKPM RI, selaku ketua tim.
Hasil pengukuran itu, lanjut dia, nantinya akan dibuat dalam berita acara yang selanjutnya akan diserahkan ke Pemda NTT, dan Pemerintah Pusat. "Karena manajemen PT. TOM dan manajemen PLTU Bolok kita libatkan dalam pengukuran ini, maka apa pun hasilnya, kita berharap itu sifatnya final dan diterima kedua pihak. Intinya, kita tidak ingin ada pihak yang dirugikan. PT. TOM harus tetap beroperasi, dan PLTU Bolok juga bisa segera beroperasi," ungkap Dadang.
Harapan yang sama juga disampaikan Kepala BKPM NTT, Thobias Uly, yang kemarin memantau langsung di Pelabuhan Tenau. Kepada wartawan, Thoby -sapaan akrabnya- menjelaskan, sebagai fasilitator, pihaknya berterima kasih kepada manajemen PT. TOM dan PLTU yang mau membuka ruang untuk mencari solusi.
"Pendekatan persuasif yang kita lakukan, pada intinya ingin mencari titik temu. Karena itu, apa pun hasil pengukuran nanti, baik PT. TOM dan PLTU sama-sama menyatakan siap menerima. Kita tetap akan mencari solusi terbaik, demi kelangsungan operasional kedua perusahaan ini," sebut Thoby.
Sementara Marki, penanggungjawab lapangan PT. TOM, menandaskan, pihaknya siap mundur ke koordinat yang telah disepakati dengan Pemda NTT, jika terbukti ada titik koordinat yang bergeser. Dia pun berharap, segera ada solusi dari pengukuran tersebut.
"Semuanya kita serahkan ke pemerintah, supaya bisa tuntas dan solusi terbaik," kata Marki. Hal serupa disampaikan Aris Susatyo, manajer PLN UPK Gathering Nusra. Aris mengatakan, diperlukan penataan ulang lokasi guna mengetahui titik koordinat wilayah operasional PT. TOM yang telah disepakati sebelumnya. Dia juga berharap, segera ada jalan keluar, sehingga pihaknya bisa mengoperasional mesin pembangkit mulai Desember di penghujung tahun. (rsy/rum)
|
