 JAKARTA, TIMEX - Anggota DPD asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Sarah Lery Mboeik merasa gemas melihat kondisi daerahnya terkesan tidak maju-maju secara ekonomi.
Padahal berbagai program pemerintah pusat seperti Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sudah dilaksanakan.
“Tapi, kenyataannya, belum bisa membangun ekonomi daerah karena kerja pemerintah pusat maupun kepala daerah di NTT tidak maksimal,” jelas Sarah kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurut Sarah, masalah kerjasama antara pusat dan daerah sudah sitemik. Misalnya program Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sudah 20 tahun, program Musrenbang tidak berjalan karena aspirasi masyarakat tidak pernah masuk ke dalam Musrenbang. “Kalau itu (Musrenbang) itu salah, kenapa tidak dievaluasi?,” tutur Sarah.
Karena pelaksanaan program pembangunan di NTT belum mengalami kemajuan, Sarah mengatakan, perlu figur kepala daerah yang tegas dan bekerja maksimal menjalankan programatik pemerintah pusat.
“Kepala daerah harus berani bertindak demi daerahnya. Jika tidak dapat memajukan daerah gajinya dikurangin saja. Intinya harus ada reward and punisment dalam membangun daerah,” akunya.
Terkait program MP3EI yang dicanangkan pemerintah pusat untuk koridor V meliputi NTB, NTT, dan Bali, menurutnya, ada persoalan mendasar sehingga belum signifikan membangun daerah.
“Ada persoalan mendasar tentang MP3EI itu, misalnya sistim pembiayaan, kelembagaan, tanah, bagaimana pola bagi hasil, itu nggak jelas. Belum lagi yang mengatur masyarakat adat, dan tanah-tanah komunal di NTT. Itulah mengapa di NTT banyak konflik. Jadi, menurut saya, MP3EI belum efektif,” kritiknya.
Tidak hanya itu, senator wanita asal NTT itu mengkritik target Millenium Development Goals (MDGs ) tahun 2015 berupa menurunkan 8-10 persen angka kemiskinan, dan kematian ibu dan anak. Baginya, misi itu tidak diikuti komitmen anggaran.
“Angka kematian ibu dan anak cukup tinggi terjadi di NTT. Jika kita lihat di jaminan persalinan (jampresal) itu tidak bisa diserap karena tidak ada dana sosialisasi. Jadi rakyat tidak ngerti jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) itu apa, jampersal itu apa,” tutupnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Max Pohan menyatakan, kepemimpinan kepala daerah menentukan kemajuan program pemerintah pusat di daerah.
“Baik pusat maupun daerah harus bersinergi untuk pembangunan daerah seperti di NTT. Selain itu, upaya pusat membangun daerah melalui programatiknya jangan hanya dilihat secara lima tahun saja, tetapi harus dengan jangka panjang,” tutur Max saat mendampingi Menteri Keuangan sosialisasikan Kebijakan Transfer Daerah dalam RAPBN 2013 kepada DPD, di Senayan, pekan lalu.
Sementara, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syafuan Rozi menyatakan, Provinsi NTT harus dapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat berupa pembangunan daerah. Pasalnya, dengan letak geografis berbatasan dengan negara Timor Leste akan berdampak buruk jika pembangunan NTT kalah dengan Timor Leste.
“Berdasar penelitian, LIPI telah memberikan masukan kepada pemerintah untuk NTT terutama di daerah perbatasan, di sana diperlukan air, sinyal televisi dan radio, infrastruktur, dan pembangunan ekonomi tepat guna,” tutur Syafuan kepada Rakyat Merdeka. Hingga kini, ujar Syafuan, kemajuan Timor Leste memang belum bisa menyaingi pembangunan di NTT.
Tapi, dengan semangat negara baru dan dibantu negara-negara asing tidak hayal jika pembangunan NTT kalah dengan Timor Leste.
“Memang banyak warga Timor Leste yang ingin tinggal di NTT dengan menempati camp-camp di daerah perbatasan seperti Atambua. Bisa saja mereka kembali ke Timor Leste jika negaranya maju apalagi ia dibantu negara asing seperti Portugal dan Australia,” akunya. (bsh/jpnn/vit)
|
