Rubrik Berita
Celah Timor: Apakah Itu Mimpi di Siang Bolong Oleh: P. Gregor Neonbasu SVD, PhD
Penulis adalah Ketua Komisi Sosial Budaya Dewan Riset Daerah Prop NTT, Ketua Badan Pengurus Harian YAPENKAR yang menangani UNIKA Widya Mandira Kupang, Direktur Puslit MANSE NSAE Kupang.
Dr. Klenik
| + |
DPD Desak Kemhut Surati Gubernur |
| - |
Sekali-kali Dipaksa Boleh Dong |
| + |
YMTM Terima Equator Prize |
| - |
Yang Lain Cuma Eksploitasi Kemiskinan |
| + |
Warga Dideadline Lima Hari |
| - |
Begitulah Nasib Orang Kecil |
|
 KUPANG METRO
|
Kamis, 29 Jul 2010, | 57
Dibuka Workshop Kehumasan Tahun 2010
Informasi Publik Harus Transparan
|
|
|
KUPANG, Timex- Pemerintah terus berupaya bersikap terbuka dan transparan kepada publik dalam memberikan informasi. Dan, salah satu elemen penting yang perlu memahami hal ini adalah aparat kehumasan.
Terkait hal ini, telah digelar workshop kehumasan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi NTT, Rabu (28/7) kemarin. Kepala Dinas Kominfo NTT, Edward Gana, saat membacakan sambutan Gubernur NTT Frans Lebu Raya, mengatakan, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang.
Dan, hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia. "Oleh karena itu, dalam tataran implementasi, dibutuhkan kesiapan yang memadai, baik bagi badan publik yang akan memberikan layanan informasi publik, maupun masyarakat untuk mengetahui hak memperoleh informasi publik," jelas Edward.
Selain itu, disebutkan, dalam upaya implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik (KIP), pemerintah Provinsi NTT berkoordinasi dengan DPRD NTT dan LSM untuk membentuk tim seleksi calon anggota Komisi Informasi yang selanjutnya akan melakukan penjaringan calon anggota Komisi Informasi Provinsi NTT. "Dan kegiatan workshop kehumasan ini adalah bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pemahaman aparat kehumasan tentang materi peran humas pemerintah dalam dimensi keterbukaan informasi publik," ungkap Edward.
Kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun persepsi yang sama terhadap pentingnya peranan lembaga kehumasan pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota tentang tugas-tugas pelayanan informasi pembangunan kepada publik secara timbal balik. Selain itu, kegiatan ini juga untuk membangun keterpaduan program kerja antarlembaga humas pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota berkaitan dengan usaha peningkatan pelayanan tugas-tugas kehumasan.
Para narasumber yang menjadi pemateri dalam kegiatan ini adalah Frans Rengka (akademisi) dengan topik Good Governance dan Keterbukaan Informasi Publik di NTT, David Pandie (akademisi), dengan topik birokrasi NTT dalam perspektif Good Governance, Gregorius Neon Basu, SVD (antropolog dan sosiolog) dengan topik Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Simon P. Nilli (Pemimpin Redaksi Timor Express) dengan topik Peran Humas untuk menyukseskan Program Pemerintah dalam Perspektif Media Massa di Era Keterbukaan Informasi Publik.
Ketua Panitia Workshop Kehumasan, Seprianus Bilaut, mengatakan, peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 34 orang, terdiri dari sembilan orang berasal dari enam kabupaten, yakni Kabupaten Kupang, TTU, Sikka, Ngada, Sumba Barat Daya dan Alor. Sementara peserta lainnya berasal dari dinas/instansi pemerintah di lingkup Pemprov NTT. "Kegiatan berlangsung tiga hari, yaitu sejak tanggal 27 sampai tanggal 31 Juli nanti," kata Seprianus. (sam)
|
|