Rubrik Berita
Dr. Klenik
| + |
DPD Desak Kemhut Surati Gubernur |
| - |
Sekali-kali Dipaksa Boleh Dong |
| + |
YMTM Terima Equator Prize |
| - |
Yang Lain Cuma Eksploitasi Kemiskinan |
| + |
Warga Dideadline Lima Hari |
| - |
Begitulah Nasib Orang Kecil |
|
 OPINI
|
Senin, 26 Jul 2010, | 67
Spiral Pembodohan Daerah
|
|
|
Oleh: Umbu TW Pariangu
Penulis adalah dosen FISIP Undana, Kupang; Mahasiswa Pascasarjana FISIPOL UGM.
Meskipun Provinsi NTT sudah mengayuh otonomi daerah selama satu dekade lebih, nampaknya pembangunan masih bergeliat lamban. Persoalan ada pada lemahnya mutu kepemimpinan lokal, inisiatif dan inovasi yang minim di tengah maraknya KKN. Ini masuk akal, tetapi menafikan kesetengahhatian pemerintah pusat dalam memberikan fondasi yang kokoh bagi terwujudnya self government tentu sebuah kealpaan yang juga patut dikritisi.
Contoh setengah hati pemerintah pusat soal pembangunan yang meleluasakan daerah “berkreasi” menarik investor atas nama otda. Berbagai euforia kebijakan pemda menarik investor dibiarkan tanpa kontrol. Pemerintah pusat lupa, untuk suksesnya pembangunan di daerah, investasi harus disokong dulu dengan pembangunan manusianya demi menghasilkan sumber daya lokal berkualitas agar bisa menjadi bagian dari proses pembangunan.
Akhirnya setelah usaha dibuka, banyak investor yang terpaksa harus mendatangkan SDM dari Jawa karena belum siapnya orang daerah sebagai pelaku ekonomi/industri yang cakap. Di NTT hal semacam ini merata terjadi di sektor swasta maupun pemerintah sehingga banyak orang daerah hanya bisa menonton aset/kekayaannya di bawah lari ke luar.
Contoh sederhana lain, berapa banyak pegawai dari instansi yang gemar mengagendakan tugas luar harus menghabiskan uang tidak sedikit untuk perjalanan dinas ke luar daerah. Mereka menikmati diterbangkan dengan pesawat mewah, dininabobokan di penginapan mewah beserta fasilitas pendukung lainnya. Pulang membeli oleh-oleh buat keluarga dengan uang jalan tadi tapi setelah sampai di daerah tetap gigit jari karena bingung apa yang harus dibuat. Transfer pengetahuan dan inovasi mungkin juga tidak akan pernah terwujud.
Padahal biaya perjalanan dan aktivitas birokrasi tersebut sebagian besar tersedot di Jawa. Ini sebuah ketimpangan birokratis dan spiral pembodohan (meminjam istilah sejarawan Taufik Abdullah) yang dijalankan pusat sambil mengisap endowment daerah dengan berbagai sentralisasi urusan yang masih “dipaksakan” dan “setengah hati”. Hal yang sama terjadi pada kebutuhan pelayanan kesehatan, pekerjaan in-formal dan sebagainya.
Atau katakanlah tidak sedikit uang yang mengalir ke Jawa akibat kebutuhan orangtua menyekolahkan anak-anaknya setiap tahun. Distribusi finansial yang menumpuk di Jawa sebagai barometer pendidikan yang memadai cuma mendatangkan inferioritas daerah membangun kapasitasnya karena penyediaan layanan publik yang terstandardisasi hanya terukur dan dilihat dari perspektif Jawaisme. Sementara Jawa harus menjadi trend setter daerah lain. Jawa oriented dan simplifikasi legitimasi intelektualitas yang serba terpaku pada anggapan bahwa lulusan-lulusan universitas di Jawa lebih ternama dan menjanjikan masa depan membuat pencapaian ruang keadilan pemenuhan barang-barang publik terutama pendidikan makin menyisakan kesenjangan yang lebar antara timur-barat.
Karena sebagian besar energi komposisi sumber daya daerah habis dikuantifikasi untuk mengikuti trend perkembangan standardisasi kebutuhan di Jawa sehingga agak sulit mengukur sejauhmana kapasitas institusional kita dalam bersaing karena perangkap-perangkap yang diciptakan “pusat” dengan alasan yang dipaksakan logis.
Contoh sederhana, kota pelajar Yogyakarta ternyata tidak saja menyediakan fasilitas pendidikan yang diperlukan tetapi pemerintah setempat juga “mendisain” kota tersebut sebagai kota yang mengepung pemukiman para pelajar dengan instrument konsumtifisme gaya hidup (mal, hypermart, pusat-pusat perbelanjaan terkecil,dll). Kota yang piawai memanfaatkan libido konsumtif –terutama- pelajar pendatang selain kebutuhan edukasional.
Kita menjadi penonton melihat migrasi intelektual (brain drain) dan sumber daya penting bergulir ke luar menemukan muara keuntungan parsialnya tanpa berimplikasi apa-apa bagi NTT. Jika kemudian setelah menamatkan pendidikan mereka lebih tertarik pada pekerjaan-pekerjaan di perusahaan besar, multinasional, di lembaga-lembaga pendidikan, riset kota-kota besar karena, salah satunya, apresiasi terhadap keahlian mereka lebih dihargai ketimbang di daerahnya sendiri maka penciutan investasi kapasitas pembangunan daerah akan kian besar dirasakan.
Jika ingin otonomi daerah memberi dampak bagi pemerataan kesejahteraan rakyat maka esensinya, berikan kepada daerah ruang yang sebesar-besarnya bagi terciptanya pembangunan human capital, berikut infrastruktur pelayanan publik yang memadai. Upaya ini memang tidak dirasakan langsung manfaatnya karena ia merupakan investasi sosial. Tidak ada artinya kran pemekaran daerah dibuka terus menerus, investasi dialirkan lewat bangunan-bangunan mercusuar, pusat-pusat perbelanjaan mewah, kegiatan pertambangan, tapi bangunan-bangunan sekolah dibiarkan rubuh oleh pemerintah (pusat).
Tiga langkah cerdas
Sekurangnya tiga langkah dari sekian banyak kebijakan yang bisa diambil pemerintah daerah agar daerah bia diperkuat kapasitasnya dalam memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Pertama, pemerintah daerah di NTT perlu melakukan langkah-langkah inovatif menyediakan lapangan kerja demi mengurangi pengangguran karena dengan berkurangnya pengangguran tingkat kerawanan dan berbagai gangguan sosial dan keamanan bisa tereliminasi. Warga juga dapat bekerja mendapatkan uang memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga risiko kemiskinan, busung lapar, gizi buruk dapat teratasi karena kebutuhan akan makanan-makanan bergizi dapat dipenuhi dengan uang hasil bekerja.
Persoalannya, maukah pemerintah bersama instansi/pihak terkait termasuk pengusaha merintis lapangan kerja yang mudah diakses oleh rakyat. Dalam kondisi krisis yang mencekik seperti saat ini, pekerjaan yang terlalu ketat mementingkan persyaratan ijazah/keahlian di bidang tertentu akan menyulitkan warga mengingat pendidikan sebegitu mahalnya untuk diakses terlebih oleh orang-orang kecil.
Karena itu utamakanlah syarat kegigihan bekerja bagi warga yang memang mau serius bekerja, sambil pemerintah daerah melakukan terobosan cerdas bersama pemerintah pusat membantu masyarakat tidak mampu untuk mengakses pendidikan/keahlian dengan misalnya program pendidikan gratis, pemberian jaminan sosial bagi penganggur, biaya berobat yang murah dan sebagainya.
Kedua, saya setuju langkah berani yang diambil Bapak Rektor Undana membuka Fakultas Kedokteran. Ini sekelumit dari grand strategy memutus rantai migrasi calon-calon intelektual menumpuk di luar daerah karena di Jawa sudah terlalu sesak dengan pendidikan tinggi/universitas yang mahal-mahal. Padahal kalau mau efisien, putera-puteri terbaik di daerah bisa direkrut, difasilitasi oleh pemerintah setempat untuk memaksimalkan bakat dan kemampuannya tanpa harus melego uang ke luar. Tentu terobosan-terobosan serupa ini memerlukan pengorbanan tidak sedikit, komitmen politik dan anggaran yang kuat, sinergisitas dan persepsi yang sama antara pihak-pihak yang punya tanggung jawab memajukan daerah.
Institusi pendidikan secara berjenjang perlu dipersiapkan dengan kompetitif untuk menjawab persoalan pendidikan anak-anak NTT termasuk meningkatkan kualitas guru/dosen, fasilitas belajar yang memadai dan mudah diakses. Kita sesungguhnya tak kekurangan dana untuk itu jika perilaku korupsi di kalangan pejabat bisa ditekan semaksimal mungkin melalui instrumen pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.
Ketiga, pemda harus menciptakan alan tekan legal terhadap pemerintah pusat untuk menggalang perhatian yang serius terhadap daerah-daerah tertinggal seperti NTT yang membutuhkan anggaran besar untuk keberhasilan pembangunan (sosial manusia)-nya. Anggota DPR, DPD dapat bertindak sebagai aktor politik yang merepresentasikan kebutuhan daerah dan masyarakatnya di pusat. Saya melihat wakil-wakil NTT di Jakarta terlampau larut dalam irama politik bias daerah yang dampaknya hanya dirasakan para elit itu sendiri.
Karenanya parpol, institusi pendidikan, LSM, kelompok kepentingan, kelompok agama di NTT harus terus memperingatkan dan mendesak pemerintah dan wakilnya untuk selalu consern terhadap persoalan rakyatnya.
|
|