JAKARTA, Timex - Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo menilai, upaya penegakan disiplin dengan memotong tunjangan sesuai presensi bagi anggota DPR yang sering keluyuran dan bolos pada saat sidang, tidak memberi efek jera. Alasannya, anggota DPR sekarang ini dari sisi ekonomi sudah mapan.
"Pemotongan tunjangan 60 persen saya kira sangat kecil. Kalau perlu tidak usah sama sekali (diberikan). Pemotongan tidak akan membuat anggota dewan kapok. Karena dengan pemilihan secara langsung sekarang, anggota dewan sekarang beda dengan yang dulu. Secara ekonomi sekarang, anggota dewan sangat mencukupi," kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Sabtu (24/7).
Sistem yang paling baik kata politisi asal Partai Golkar itu adalah pemberlakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi anggota DPR yang suka mangkir. "Yang paling baik adalah reshuffle, ditarik oleh partai masing-masing. Karena, kalau pemotongan tidak efektif. Jadi di PAW," tambahnya.
Yang perlu diperbaiki, tambah Bambang, adalah sistem absensi bagi para anggota DPR. Kata dia, sistem yang diberlakukan saat sidang paripurna sudah baik karena staf Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR tegas dengan tidak membiarkan daftar hadir diparaf langsung oleh orang lain.
Beda halnya sidang di komisi yang terkadang daftar hadir sidang ditandatangani sesama rekan anggota DPR atau staf ahli. "Kalau di paripurna itu ketat. Jadi kalau patokannya tidak harus di paripurna sistem sekarang itu sudah baik, tinggal yang perlu diterapkan adalah di Komisi," ucapnya.
Sebelumnya, wakil ketua DPR Priyo mengatakan, akan memberlakukan sistem presensi anggota DPR dengan cara fingerprint atau daftar hadir sistem sidik jari. Pimpinan DPR juga telah menyurati Badan Kehormatan (BK) untuk mengambil langkah proaktif dengan memberikan hukuman disiplin bagi anggota DPR yang malas. (awa/jpnn)
|
