Rubrik Berita
Dr. Klenik
| + |
DPD Desak Kemhut Surati Gubernur |
| - |
Sekali-kali Dipaksa Boleh Dong |
| + |
YMTM Terima Equator Prize |
| - |
Yang Lain Cuma Eksploitasi Kemiskinan |
| + |
Warga Dideadline Lima Hari |
| - |
Begitulah Nasib Orang Kecil |
|
 PENDIDIKAN
|
Minggu, 11 Jul 2010, | 334
Guru Korban Politik
Seminar Pendidikan dan Transformasi Pembangunan
|
|
|
 BAHAS PENDIDIKAN: Anggota Komisi X DPR RI Jefry Riwu Kore (tengah) saat memberikan tanggapan terhadap pertanyaan peserta seminar. Selain Jefry, turut hadir anggota DPD RI Sarah Lerry Mboeik dan anggota DPRD Kota Kupang, Irianus Rohi. (FOTO:SEMY BALUKH/TIMEX)
KUPANG, Timex- Mutu pendidikan yang buruk di NTT belum bisa teratasi hingga saat ini. Namun, perlahan benang kusut ini mulai diurai. Salah satu penyebab anjloknya mutu pendidikan NTT, karena kepentingan politik kalangan elit.
Hal ini terungkap dalam seminar sehari yang dihelat Block Politik Masyarakat Sipil (BPMS) NTT dan Bengkel Appek (Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung). Seminar dengan topik pendidikan dan transformasi pembangunan melalui pengelolaan sumber daya alam tersebut dihelat Jumat (9/7) di Gereja Hosana Sungkae, Kelurahan Naimata, Kota Kupang. Narasumber yang dihadirkan adalah anggota Komisi X DPR RI, Jefry Riwu Kore, anggota DPD RI, Sarah Lerry Mboeik dan anggota Komisi A DPRD Kota Kupang, Irianus Rohi.
Jefry saat menjawab pertanyaan peserta seminar tentang buruknya pendidikan NTT, menjelaskan, salah satu penyebabnya adalah kepentingan politik. Pemerintah lebih mengutamakan kepentingan politik daripada berpikir untuk masa depan anak-anak daerah.
Bagaimana tidak, sudah terdapat banyak fakta bahwa guru sering menjadi korban politik pemerintah. "Saya lihat di NTT kepentingan politik masih mendominasi. Kalau beda pilihan politik, sudah pasti guru atau kepala sekolah yang bersangkutan bakal segera dimutasi. Ada juga guru atau kepala sekolah dimutasi menjadi pejabat struktural. Memang bagus, tapi kan tidak sesuai dengan profesionalitasnya," kata Jefry.
Hal ini, menurut Jefry, membuat pendidikan di NTT tidak maju. Dia juga mencontohkan, di beberapa kabupaten, kepala sekolah justru dimutasikan menjadi camat. Ada juga guru-guru yang dipindahkan menjadi staf di SKPD. Menurut Jefry, hal ini mencerminkan sikap pemimpin yang tidak mempunyai hati nurani. Pemimpin yang bersikap seperti ini tidak mempunyai visi dan misi membangun pendidikan, bahkan justru merusak masa depan anak-anak.
"Seorang pemimpin mesti bergerak dari mana dia harus membangun pendidikan dan berpikir untuk 10 atau 20 tahun yang akan datang. Kalau kita menjadi yang terbelakang seperti sekarang ini, maka di mana posisi kita untuk 10 atau 20 tahun lagi? Saya yakin tetap tertinggal dan akan lebih buruk lagi kalau pemimpin tidak punya visi yang jelas dan mengutamakan kepentingan politiknya," tandas Jefry.
Terkait fenomena ini, kata Jefry, salah satu terobosan yang saat ini sudah diwacanakan adalah guru-guru ditangani langsung oleh pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Dengan demikian, guru-guru tidak lagi menjadi korban politik penguasa di daerah.
"Guru-guru harus jadi guru pusat, sehingga diatur langsung dari pusat. Guru tidak lagi punya kepentingan dengan pemerintah daerah, sehingga tidak dikorbankan. Dengan begitu, guru lebih nyaman mengajar dan tidak was-was mau dimutasikan ke mana-mana," tambah Jefry.
Lebih lanjut dijelaskan, salah satu penyebab buruknya pendidikan di NTT adalah korupsi. Menurut Jefry, anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah pusat sebesar 20 persen, ternyata masih dipangkas lagi di daerah. Akibatnya, guru-guru di daerah terus menerus mengeluhkan kesejahteraan mereka.
Padahal, sambungnya, anggaran yang dialokasikan tersebut sudah cukup efisien demi kesejahteraan guru. "Karena banyaknya koruptor di daerah, termasuk NTT, maka guru-guru tidak sejahtera. Korupsi pendidikan ini cukup banyak di NTT. Anehnya tidak ada orang NTT yang ditangkap. Kalau anggaran yang dikasih pemerintah pusat itu digunakan dengan baik, maka guru-guru pasti akan sejahtera dan pasti mereka akan mengajar dengan nyaman," ungkap Jefry.
Akibat korupsi, sarana dan prasarana pendidikan di NTT pun masih sangat kurang. Belum lagi soal kualitas guru dan mahalnya pendidikan. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan sertifikasi guru sesuai dengan kebutuhan. Fakta yang ditemukan, proses sertifikasi sering dipersulit, sehingga mutu guru yang ingin dicapai tidak terwujud. Padahal, NTT membutuhkan guru yang berkualitas untuk menghasilkan siswa yang bermutu dan berdaya saing.
Sementara itu, anggota DPD RI, Sarah Lerry Mboeik, pada kesempatan itu, mengatakan, korupsi terbesar bidang pendidikan adalah dana alokasi khusus (DAK). Sayangnya, proses hukum kerap jalan di tempat. Menurut Lerry, sudah banyak fakta korupsi DAK yang diungkap, seperti di Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Kupang, namun hingga saat ini belum disentuh aparat.
Selain itu, sedikitnya anggaran daerah yang disalurkan untuk bidang pendidikan membuat mutu pendidikan NTT terus terpuruk. Disebutkan, APBD Provinsi NTT belum berpihak kepada kepentingan masyarakat, karena sekitar 40 persen dialokasikan untuk belanja aparat, sedangkan 27 persen saja yang dialokasikan untuk belanja pekerjaan umum.
Lerry meminta masyarakat untuk bisa mengkritisi kebijakan pemerintah agar anggaran yang dialokasikan lebih pro rakyat. "Anggaran untuk rakyat sangat sedikit. Paling banyak untuk belanja aparat. Ada juga anggaran khusus untuk SKPD, makan minum dan pakaian dinas. Anggaran transportasi, biaya perjalanan, bahan bakar dan sebagainya yang kalau dihitung jumlahnya tidak masuk akal. Sehingga saya minta masyarakat harus kritis, karena kalau tidak masyarakat sendiri akan terus menerus jadi korban," ungkap Lerry.
Anggota DPRD Kota Kupang, Irianus Rohi, yang ditanya oleh peserta terkait penerimaan siswa baru (PSB) yang saat ini sedang berlangsung, mengatakan, untuk Kota Kupang PSB digratiskan, karena telah dialokasikan dalam APBD. Oleh karena itu, dia mengatakan, dilarang sekolah-sekolah negeri melakukan pungutan saat PSB. "Masyarakat tidak perlu kuatir karena PSB gratis. Semua biaya sudah masuk dalam APBD," kata Ketua Komisi A DPRD Kota Kupang ini.
Irianus juga menyatakan DPRD Kota Kupang siap menerima saran dan kritikan dari masyarakat terkait kebijakan penganggaran yang dilakukan. Hal ini, menurutnya, demi kesejahteraan masyarakat Kota Kupang.
Irianus yang membidang anggaran, mengatakan, setiap tahun, dari APBD Kota Kupang sebesar Rp 400 miliar lebih diupayakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat Kota Kupang.(sam)
|
|